Minggu, 19 Mei 2013

Anggaran Dasar LKBH FH Unsika


ANGGARAN DASAR
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
FH-UNSIKA

MUKADDIMAH
Bahwa dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, Universitas Singaperbangsa Karawang sebagai lembaga pendidikan bertekad menyelaraskan ketiga aspek Tri Dharma tersebut  dengan membentuk suatu lembaga yang bertujuan untuk memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat.
Bahwa perwujudan dari cita-cita luhur lembaga adalah tersedianya advokasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat secara imparsial dan objektif, yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, serta mampu memecahkan masalah hukum yang bertumpu pada keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya wadah perjuangan yang kuat, dan mampu menyalurkan aspirasi dan menyatukan seluruh potensi yang ada di Universitas Singaperbangsa Karawang yang majemuk, serta terlibat aktif dalam konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat dengan berakhlaqul karimah.
Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah, dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, didirikanlah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang yang bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka, dengan anggaran dasar sebagai berikut :


 BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang disingkat LKBH FH-Unsika berkedudukan di Universitas Singaperbangsa Karawang.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
LKBH FH-Unsika berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3
Tujuan LKBH FH-Unsika adalah :
a.       Memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat dalam rangka proses penegakan hukum yang bermartabat;
b.      Membantu masyarakat dalam proses kesadaran hukum melalui penyuluhan dan pendampingan masyarakat;
c.       Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
d.      Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
e.       Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
f.        Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 4
LKBH FH-Unsika bersifat nirlaba, prodeo/ probono.

Pasal 5
LKBH FH-Unsika berfungsi :
a.       Sebagai wadah berhimpun bagi setiap mahasiswa , staff pengajar dan alumni khususnya Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang dengan tanpa membedakan asal-usul, keturunan, suku, golongan, agama dan profesi.
b.      Sebagai  wadah untuk meningkatkan pendidikan hukum , kesadaran hukum dan hak-hak sipil.
c.       Sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum baik litigasi dan non litigasi.
d.      Sebagai sarana mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan tenaga-tenaga profesional di bidang hukum.
e.       Sebagai wadah membantu masyarakat marginal pencari keadilan.
f.       Sebagai wadah kemitraan dengan masyarakat.

BAB V
RUANG LINGKUP

Pasal 6
a.       Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
b.      Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
c.       Bantuan Hukum menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB VII
KEANGGOTAAN

Pasal 7
Setiap Civitas akademika dan alumni mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang (FH-Unsika) yang telah memenuhi ketentuan tentang keanggotaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 

Pasal 8
Ketentuan mengenai keanggotaan serta hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
KEPENGURUSAN

Pasal 9
Kepengurusan organisasi terdiri LKBH FH-Unsika dari :
a.       Direktur;
b.      Sekretaris;
c.       Bendahara;
d.      Ketua Bidang Litigasi;
e.       Ketua Bidang Non Litigasi; dan
f.       Bidang Penyuluhan.

Pasal 10
Masa Bakti Kepengurusan LKBH FH-Unsika adalah selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak disahkan.
 
Pasal 11
Atribut  LKBH FH-Unsika terdiri dari :
a.   Bendera
b.   Lencana
c.   Kartu Identitas
d.   Lambang / Logo

Pasal 12
Ketentuan mengenai Struktur organisasi dan kelengkapan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
MUSYAWARAH,  RAPAT DAN PENGAMBILAN PUTUSAN

Bagian Kesatu
MUSYAWARAH  DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 14
(1)  Musyawarah dan rapat-rapat adalah :
a.   Musyawarah Besar  (  MUBES LKBH )
b.   Musyawarah Besar Luar Biasa ( MUBES LUB )
c.   Rapat  Dewan Pembina / Dewan Advokat
d.   Rapat Kerja LKBH.
e.   Rapat Harian.
f.    Rapat Pleno.

Bagian Kedua
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15
1.   Pengambilan keputusan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2.   Dalam hal tidak dapat dicapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN LKBH

Pasal 16
Keuangan dan kekayaan LKBH FH-Unsika diperoleh dari Swadaya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
1.   Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2.   Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah melalui Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah pengurus dan disetujui lebih dari setengah jumlah pengurus yang hadir.
3.   Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI     : KARAWANG
PADA TANGGAL    : 7 JANUARI 2008

DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG


                                                                                      TTD_
CANDRA HAYATUL IMAN, S.H., M.H.